Fafavoice, catatan Fafa

Lindungi Wanita Sebagai Srikandi Penerus Bangsa



Wanita dan Aborsi
Wanita dalam Islam dipandang sebagai makhluk terhormat, tidak seperti agama lain yang menganggap rendah kedudukan wanita. Dalam agama nenek moyang wanita hanya dinilai dari segi kekurangan fisiknya. Islam, sebagai agama yang sempurna melindungi hak-hak wanita baik secara dhohir maupun batin. Segala peraturan dalam Islam jelas menjamin kesejahteraan dan perlindungan wanita.  Mulai dari hal kecil hingga yang menyangkut keselamatan hidupnya.

Seiring dengan pesatnya zaman, membawa arus globalisasi yang mengakibatkan pergeseran norma-norma tersebut. Pergaulan bebas sebuah penyakit yang kini menyerang hampir keseluruhan masyarakat di dunia. Dan tentu saja korban yang paling merugi adalah wanita. Kaum Hawa yang terjun dalam pergaulan bebas harus rela menerima nasib pahit. Seperti halnya kehamilan di luar nikah. Kehamilan tersebut mendatangakan dosa yang lain saat ia dihadapi antara menanggung malu atau menghilangkan nyawa darah dagingya sendiri.

Aborsi atau pengguguran janin dalam rahim kini bukan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Meski agama dan negara melarang adanya kegiatan aborsi di masyarakat, namun karena banyaknya kasus yang terjadi sehingga fenomena ini menjadi hal yang lumrah. Banyak kasus aborsi yang tidak diungkap di khalayak umum. Namun hukum baik negara maupun agama tetap melarang adanya praktek aborsi.

Secara medis, aborsi adalah berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.[1]

Sumber lain mengatkan, aborsi adalah mengakhiri kehamilan sebelum umur kandungan mencapai 28 minggu. Walaupun begtu ada kecenderungan untuk menurunkan batas ini menjadi 22 minggu.[2]

Bagaimana Kondisi Real di Masyarakat?
Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data diperoleh permasalahan sebagai berikut:
1.      Tidak ada sangsi dan peraturan yang tegas bagi pelaku aborsi
Meski masyarakat memandang aborsi sebagai hal yang buruk. Namun tidak ada peraturan atau hukuman yang tegas dalam lingkungan masyarakat tentang pelaku aborsi pada umumnya. Terlebih di daerah dengan adat atau lumrahnya terjadi pergaulan bebas. Mereka sudah memaklumi adanya aborsi.
2.      Praktek Aborsi yang ilegal
Praktek Aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang sudah mendapat surat izin resmi dengan beberapa kasus tertentu yang mengancam nyawa si Ibu. Namun ada beberapa klinik ilegal yang ada di situs online, dimana siapapun bisa menghubungi dan meminta konsultasi. Meski tidak disertakan alamat, namun nomer telepon yang tertera bisa dihubungi dan siap melayani. Beberapa situs tersebut juga menyediakan berbagai obat dan layanan kuret dengan bandrol 2 juta. Klinik-klinik tersebut jelas ilegal. Meski ditangai oleh Professional. Klinik Aborsi tanpa surat resmi

Hukum Negara dan Islam dengan Tegas Mengharamkannya
1.      Pelaku Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan aborsi dalam Islam seperti menggugurkan anak hasil zina, mengguguurkan anak yang tidak diinginkan karena gagalnya KB. Maka hukumnya pelaku sama dengan tindak pidana. Sesuai dengan Pendapat para ulama:[3]Menurut Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi`I, jika nutfah (sperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (isti`dad liqobuuli al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).
(Mejelis Ulama Indonesia) MUI pun menetapkan hukum Aborsi sebagai berikut:
Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
a.       Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
1)     Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
2)     Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
b.      Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
1)     Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak akan sulit disembuhkan.
2)     Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
c.       Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. [4]

Dalam kasus ini tidak berlaku kaidah fiqih Al-Adatu Muhakkamah (Kebiasaan/Tradisi menjadi sebuah hukum). Karena adat yang berlaku di masyarakat, toleransi perbuatan aborsi melanggar syariat dalam artian ayat-ayat Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Al-Isro’ ayat 31
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
“Dan janganlah kamu membunuh ank-anakmu karena takut Mudhorot. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan padamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar”

Maka sudah jelas. Praktik Aborsi yang kebanyakan terjadi di masyarakat hukumnya haram. Entah klinik yang membantu aborsi maupun si Ibu yang rela diaborsi. Negara telah mengaturnya dengan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, yaitu pada ayat 15 menyatakan bahwa tindakan penguguran hanya boleh dilakukan dengan indekasi medis, yaitu pada kehmilan yang mengancam Ibu. Bila aborsi dilakukan tanpa indikasi medis, maka ada sangsi yang cukup berat. Sesuai dengan bunyi Pasal 346 KUHP

Seorang perempuan yang sengaja mengugurkan dan mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan itu, dihukum penjara paling lambat 4 tahun.[5]

Mengetahui hal yang semikian, sudah sepantasnya kita memahami betapa beratnya hukuman bagi seorang wanita yang melakukan aborsi baik di dunia dan di akhirat. Tentukan dari sekarang dengan siapa anda bergaul, demi keselamatan penerus bangsa!

/


[1] Intan Kumalasari, Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Salemba Merdika, 2011), hal. 63.
[2] Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 84.
[3]Himpunan Majelis Fatwa Indonesia Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), hal. 460.
[4]Himpunan Majelis Fatwa Indonesia Sejak 1975, (Surabaya: Erlangga, 2011), hal. 462.
[5] Intan Kumalasari, Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Salemba Merdika, 2011),hal. 64

Post a Comment

Terima kasih sudah membaca ^^