Fafavoice, catatan Fafa

Menerapkan Pendidikan Multikultural sebagai Kurikulum Sekolah



Pendidikan Multikultural memperkuat Bangsa
Perpecahan bangsa, konflik, teror, dan segala bentuk huru hara yang mengatasnamakan agama dan budaya bukan menjadi hal baru di Indonesia. Sejarah tidak pernah lelah menorehkan tinta merah berbagai aksi diskriminasi dan kriminalitas yang berujung pada perpecahan. Indonesia yang mengusung “Bhineka Tunggal Ika” harusnya tidak hanya disemboyankan di lisan saja, tapi juga diterapkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Sayangnya masyarakat masih sangat awam dengan arti iktikat baik semboyan NKRI tersebut. Untuk itulah penanam toleransi, humanisasi dan perdamaian sangat perlu dilaksanakan sejak dini. Cara yang paling mudah agar pemahaman yang baik ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia adalah dengan  pendidikan.

Dengan jalur pendidikan dan adanya kewajiban dalam mempelajari toleransi, perdamaian oleh seluruh murid, tentu pemahaman yang baik ini akan mampu diterima oleh seluruh murid yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pendidikan yang dimaksud di sini tidak lain adalah pendidikan multikultural.

Sebelum membahas lebih jauh ada baiknya memahami terlebih dahulu arti dan devinisi pendidikan multikultural. Menurut Choirul Mahfud (2008) multikultural secara etimologi berasal dari kata multi dan cultur. Multi adalah banyak sedangkan cultur berarti kebudayaan, Sehingga multikultural merupakan keanekaragaman budaya yang merespon atau mengajarkan tas pengharagaan atas sesama. [1]Pendidikan multikultural menurut Azymardi Azra(2005), didefinisikan sebagai pendidikan utuh tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau berlaku secara kesuluruhan. Choirul Mahfud (2008) menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses upaya untuk mewujudkan  semangat dan aliran atau faham multikulturalisme. Dengan demikian multikultural mengandung pengakuan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik.

Pendidikan multikultural memberikan kemanfaatan untuk membangun kohesivitas, solidaritas dan intimitas antaretnik, ras, agama dan budaya telah memberikan dorongan bagi lembaga pendidikan nasional untuk ‘studi’ menanamkan kesadaran kepada siswa dan siswi untuk menghargai orang, budaya dan agama. Harapan pendidikan yang berwawasan multikulturalisme akan membantu siswa dan siswi memahami dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan kepribadian.
Pelaksanaan pendidikan multikultural didukung dengan UU no. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 menjelaskan pendidikan diselenggarakan secara demokrasi tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pendidikan multikultural menawarkan alternatif melalui implementasi strategi dan konsep pendidikan berbasis pada pemnafaatan keragaman yang terdapat dalam masyarakat. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya mudah memahami pelajaran secara teoritis, namun meningkatkan sikap afektif yaitu humanis, pluralis dan demokratis.

Urgensi Pendidikan Multikultural
“If you want Peace, prepare to peace.” Demikian dorongan yang diberikan oleh Rodrigo Carazo, President of the University for Peace. Untuk menciptakan perdamaian perlu disediakan pendidikan yang relevan. Relevan di sini pendidikan tidak hanya memuat mata pelajaran wajib seperti IPA, IPS, Matematika dan pelajaran lain yang sudah umum digunakan. Namun lebih jauh, pendidikan yang relevan juga melihat kebutuhan dan kepentingan/urgensi dari masyarakatnya, mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan budaya.

Mengapa diperlukan pendidikan perdamaian? Pendidikan dapat diartikan suatu pemberian latihan intelektual dan moral untuk menyiapkan kehidupan pada masa akan datang. Pendidikan perdamaian tidak perlu diberikan dalam bentuk indoktrinisasi, tetapi dalam konteks inkuiri. Para murid dan guru berinkuiri untuk memahami hakikat maslaah yang dihadapi, kemudian menemukin alasan/penyebab pemecahannya.[2]

Tahun 2000 UNESCO telah menetapkan sebagai tahun Internasional untuk Budaya Damai, skema aygnt elah diusung sejak 27 Nopember 1997 mengandung beberapa visi dan misi yaitu:
Pertama, mengajurkan pendidikan untuk perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi, toleransi dan pengertian antar bangsa. [3]

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat Indonesia yang realitas plural. Menurut Mahfud (2008:191)menyelenggrakan pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan kerap terganjal berbagai tantangan. Perlu disadari pendidikan multikultural tidak hanya sebatas merayakan keragaman, apalagi jika masyarakatnya masih bersikap diskriminasi dan rasis.

Sesuai dengan penjelasan urgensi pendidikan multikultural di atas, dapat disimpulkan Konsep pendidikan multikultural yang relevan dan sesuai untuk menanamkan pemahaman multikultural yang baik untuk siswa, yaitu setidaknya memuat 4 seruan; 1. Pendidikan seyogyanya mengembangkan kesadaran untuk memahami dan menerima sistem nilai dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, ras, etnik dan kultur, 2. Mendorong konvergensi gagasan yang memperkokoh perdamaian persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat, 3. Membangun kesadaran untuk menyelesaikan konflik secara damai dan 4. Pendidikan seyogyanya meningkatkan pengembangan kualitas toleransi dan kemauan untuk berbagi secara mendalam.

Rekontstruksi Kurikulum
Berdasarkan urgensi tersebut, perlu kiranya adanya tindakan nyata sebagai wujud menciptakan pendidikan multikultural yang baik untuk masyarakat Indonesia. Dimulai dengan mewujudkan tujuan pendidikan multikultural, menurut Yani Kusmarni (2011), adanya peran dan dukungan dari guru/ tenaga pengajar, institusi pendidikan, dan para pengambil kebijakan pendidikan lainnya.[4]

Tujuan Pendidikan pluralis-multikultural menurut Clive Back, adalah:
a.       Teaching etnic student about their own ethnic culture (b). Teaching all student about various traditional cultures, at home and abroad, (c). Promoting acceptance of etnic diversity in society; (d) showing that people diffrents religions, races, national background and so on are equale worth; (e) fostering full accpetance and equitable treatment of the etnic sub-cultures associated with diffrent religious, reces, national bacgroung, etc. (f) helping student to work toward more adequate culturals forms, from themselves and for society.[5]

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang bercorak pluralis-multikultural semacam ini, dalam proses keyakinannya, setiap komunitas/lembaga pendidikan perlu memerhatikan konsep unity diversity.[6]Pengembangan kurikulum ke depannya yang sesuai dengan konsep pluralis multikultural dapat dilakukan dengan:

1.      Mengubah filosofi kurikulum yang berlaku seragam dengan filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan.

2.      Teori yang digunakan dalam membuat konten, tidak hanya sebatas aspek substantif berisi fakta, teori dan generalisasi menjadi nilai, moral, prosedur dan proses
3.      Teori yang digunakan memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik, tidak hanya psikologi belajar yang bersifat individualistik.
4.      Proses belajar yang digunakan memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial, bersaing secara kelompok dan situasi positif.
5.      Evaluasi digunakan meliputi seluruh aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.[7]

Menurut Zakiyuddin Baidhawy (2005:15), pengembangan pendidikan multikultural ada empat pola; 1. Pola kontribusi, dalam metodi ini siswa diajak berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain. 2. Pola pengayaan, metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda suku dan agamanya, 3. Pola ternasformasi, pendekatan ini dapat mengubah struktur kurikulum, memberanikan siswa untuk memahami isu dan persoalan dari beberapa prespektif suku dan agama tertentu, 4. Pola aksi sosial. Metode ini mengintgrasikan metode transformasi dengan aktifitas nyata di masyarakat, dan pada gilirannya bisa merangsang terjadinya perubahan sosial. Siswa tidak hanya dituntut memahami dan membahas isu-isu sosial, tapi melakukan aksi nyata berkaitan dengan hal itu.[8]

Menciptakan Kondisi Sekolah yang Multikultural
Sekolah umum merupakan alat(perantara) dalam mewujudkan pendidikan multikultural. Sonia Nieto dan Patty Bode mendevinisikan pendidikan multikultural sebagai proes komprehensif dari sekolah dan pendidikan dasar untuk semua murid. hal ini mencegah dan menolak rasisme dan berbagai bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat. juga menerima dengan pluralisme dengan tangan terbuka. Hingga nantinya pendidikan multikultural menyatu dalam setiap kurikulum, strategi pengajaran. Murid bahkan guru sekalipun secara alamiah dalam proses pembelajaran dan pengajaran.[9]




[1] Noor Sulistyo Budi dkk, Implementasi Pendidikan Multikultural di SMA Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, balai Pelestarian Nilai Budaya, 2014), hal.  6.
[2] Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 170.
[3] Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2003), hal. 169
[4] Mustafa Lutfi, Hitam Putih Pendidikan, (Malang: UB Press, 2013) hal. 217.
[5] Syamsul Ma’arif, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, (Yogyakarta: Loging Pustaka, 2005), hal. 93-94.
[6] Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2008), hal. 53.
[7] Hamid Hasan, “Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional,” dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Januari-November 2000.
[8] Noor Sulistyo Budi Ibid 8
[9] Levinson, Meira. 2007. Common schools and multicultural education. Journal of Philosophy of Education 41, no. 4: 625–642. hal. 3


Post a Comment

Terima kasih sudah membaca ^^